Penerbitan Surat Ukur Sementara

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	a.	Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
		b.	PP 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan;
		c.	PM 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal;
		d.	Peraturan Dirjen Hubla Nomor PK.101/1/4/Djpl – 2013 tentang pelaksanaan penyelenggaraan kelaiklautan kapal
2.	Persyaratan	a.	Surat permohonan;
		b.	Foto copy bukti hak milik atas kapal;
		c.	Fotocopy identitas pemilik;
		d.	Gambar-gambar kapal yang sudah disahkan Ditkapel
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	(Gambar 1.1.a)
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari 315 menit
5.	Biaya/Tarif	Rp. (Sesuai PNBP PUP 2)
6.	Produk Pelayanan	Surat Ukur Sementara
7.	Sarana/Prasarana dan/atau Fasilitas	a.	Alat keselamatan ke Kapal;
		b.	Alat Ukur (meteran, penggaris, skala dll);
		c.	Buku Register Pengukuran;
		d.	Komputer, printer;
		e.	Jaringan Internet;
		f.	Blanko Surat Ukur;
		g.	Kertas;
		h.	Alat fotocopy;
		i.	Alat tulis (pencil, penghapus, ballpoint dll);
		j.	Lakban Hitam;
		k.	Cutter / gunting;
		l.	Stempel;
		m.	Meja kerja;
		n.	Kursi kerja;
		o.	Kalkulator;
8.	Kompetensi Pelaksana	a.	Min Pendidikan SLTA;
		b.	Memiliki Kualifikasi Ahli Ukur kapal
9.	Pengawasan Internal	a.	Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tg. Perak Surabaya;
		b.	Kepala Bidang Status Hukum & Sertifikasi kapal;
		c.	Kepala Seksi Status Hukum
10.	Penanganan, Pengaduan, Sarana dan Masukan	a.	Email : sb_makassar@dephub.go.id/syahbandarmakassar@gmail.com
		b.	Pengaduan langsung melalui kotak pengaduan/saran
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang
12.	Jaminan Pelayanan	a.	Dilaksanakan sesuai standar pelayanan;
		b.	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan yang memiliki profesionalitas dan kompetensi dibidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Produk layanan dapat dipergunakan sesuai dengan keperluan